Ketua JEPR Jember di Klariifikasi Bawaslu : Kami Hanya Ingin Pemilu 2024 Jujur Dan Adil

Sekitar pukul 10.00 Wib  tanggal 21 juni 2023, Irham Ketua Jepr Kabupaten Jember memenuhi panggilan klarifikasi terkait laporan dugaan pelanggaran pasal Pasal 283 UU No 7 Tahun 2017 junto Junto Pasal 4 huruf (d) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Junto Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatus Sipil Negara Junto Pasal Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021 Junto Pasal 11 huruf c PP 42 tahun 2004 dalam pelaksanaan pelaksanaan kegiatan LOMBA DESA DAN KELURAHAN, LOMBA 10 PROGRAM PKK DAN LOMBA GOTONG ROYONG TAHUN 2023 DI KABUPATEN JEMBER yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.

Irham menjelaskan “ sebagai pendidikan politik yang baik dimana warga negara harus taat hukum tanpa terkecuali sesuai pasal 27 undang-undang dasar 1945 maka, saya menghadiri undangan klarifikasi bawaslu jember, jangan contoh mereka yang tidak mau hormati lembaga bawaslu seperti pemeriksaaan bawaslu yang lalu mas”

Seperti kita ketahui bupati jember saat pemeriksaan pelaporan Jepr Jatim terhadap kegaiatan J Berbagi memilih mangkir dan minta di periksa di pendopo bupati,

Ketua Jepr Jember ini kemudian menjelaskan bahwa pemeriksaannya kali ini untuk lebih mendalami materi pelaporan

“tadi saya bertemu ibu endah kordiv Penangan pelanggaran Bawaslu Jember, belia menanyakan seputar keterlibatan alat peraga partai peserta pemilu dalam hal ini partai nasdem yang di gunakan menantu bupati jember yakni saudara muhammad nadhif ramadhan pada kegiatan lomba PKK seperti yang kami laporkan” ujar irham

Irham menambahkan bahwa Jepr Kabupaten jember memiliki keterbatasan SDM sehingga berharap Bawaslu jember mampu menggali bukti bukti lebih banyak lagi berdasar mekanisme klarifikasi terhadap para terlapor

“ya, kami memiliki keterbatasan akses dan sumber informasi, karena lomba PKK ini dilaksanakan tanggal 6 maret sampai 17 maret 2023 atau sebelum kegiatan J Berbagi, jadi kami sangat berharap Bawaslu mampu mengunggap kasus ini dengan terang benderang. Tentunya yang salah katakan salah dan yang benar katakan benar, bahwa kegiatan ini memang di laksanakan di 31 kecamatan berdasar alat bukti pemberitaan media resmi dpmd jember.go.id”

Jepr Jember juga mendesak Istri Bupati yang menjabat sebagai ketua PKK jember bertanggung jawab secara moral dengan menjelaskan kepada publik, mengapa politisasi PKK bisa terjadi.

“demi pemilu yang Jujur dan Adil bagi semua, kami sangat berharap, sebagai perwakilan warga Jember, agar Ibu Ketua PKK kabupaten Jember dalam hal ini adalah mertua saudara muhammad nadhif rhamadan dengan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab menjelaskan kepada publik mengapa melibatkan alat peraga partai politik peserta pemilu dalam kegiatan lembaga yang beliau pimpin, begitu juga dinas yang malaksanakan lomba PKK tersebut” tutup  irham.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *