Lomba PKK di soal, Jepr lapor Bawaslu dan minta penjelasan Istri Bupati

Jember 12 Juni 2-23,Ketua Jaringan Edukasi Pemilu Untuk Rakyat(JEPR) Kabupaten Jember melaporkan dugaan pelanggaran pemilu pada pelaksanaan program lomba desa/kelurahan dan lomba 10 program PKK dan lomba gotong royong tahun 2023 yang melibatkan setidaknya 32 pejabat srtuktural di kabupaten Jember Kepada Bawaslu”

Menurut ketua Jepr Kabupaten Jember Irham Fidaruzziar “ pelaporan ini merupakan hasil investigasi lanjutan atas pelaporan Jepr Jatim terkait program J berbagi, dimana ternyata sebelum kegiatan J berbagi telah terjadi pelibatan Partai Nasdem dalam kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama PKK Jember tepatnya antara tanggal 6 maret 2023 sampai 17 Maret 2023”.

Seperti kita ketahui Jepr Jatim melaporkan pelanggaran netralitas ASN ke Bawaslu JATIM dan sampai berita ini di tulis, pelaporan tersebut masih berproses di Bawaslu Jawa Timur.
Irham Menambahkan “ pelaksanaan program lomba desa/kelurahan dan lomba 10 program PKK dan lomba gotong royong tahun 2023 di duga kuat melanggar Dugaan Pelanggaran Pasal 283 UU No 7 Tahun 2017 junto Junto Pasal 4 huruf (d) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Junto Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatus Sipil Negara Junto Pasal Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021 Junto Pasal 11 huruf c PP 42 tahun 2004”

“bahwa ada kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Partai Nasdem serta tindakan pembiaran alat peraga Partai Nasdem ada selama kegiatan lomba berlangsung bahkan sampai dengan tindakan photo bersama alat peraga partai nasdem yang dalam hal ini di gunakan oleh menantu bupati Jember muhammad Nadhif Rhamadan, hal ini jelas sebuah pelanggaran jika kita melihat teknis dalam SKB antara Mendagri, MenpanRB dan BAWASLU khususnya lampiran II tentang pelanggaran disiplin.

Irham menambahkan
Ketua Jepr Kabupaten Jember itu juga meminta Ketua Tim Penggerak PKK bertanggung jawab dengan menjelaskan kepada Publik mengapa sampai lembaga PKK terlibat politik praktis dengan melibatkan Partai nasdem dalam kegiatannya.

“ya, Semua harus di bikin terang benderang mas, mengapa bisa partai intervensi dalam kegiatan PKK dan Dinas di lingkungan Jember, kita hanya ingin Pemilu 2024 Jujur dan Adil” ujar Irham

“kami berharap Bawaslu Jember secara transparan mengungkap dilibatkannya alat peraga partai nasdem dalam kegiatan lomba desa/kelurahan dan lomba 10 program PKK dan lomba gotong royong tahun 2023 kepada publik, dan Kepiawaian Bawaslu Jember dalam menggali keterangan serta melakukan pendalaman materi perkara menjadi kunci agar pelaporan yang kami sampaikan hari ini bisa terang benderang karena kami memliki keterbatasan akses dan tenaga untuk mengungkap lebih jauh kasus ini” pungkasnya.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *